Kepastian Pengenaan Pajak PPN Jalan Tol: Menkeu Fokus Jaga Stabilitas Daya Beli
JAKARTA – Kabar mengenai rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol kini tengah menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara merespons wacana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2025-2029 tersebut. Pemerintah menegaskan tidak akan mengambil langkah gegabah dalam menetapkan kebijakan fiskal baru ini.
Purbaya menekankan bahwa meskipun wacana tersebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan jangka menengah otoritas pajak, implementasinya memerlukan analisis teknis yang mendalam. Kebijakan ini masih harus melewati meja pengkajian di Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melihat dampak makroekonominya secara keseluruhan.
Menurut Purbaya, kerangka kebijakan perpajakan harus selalu berlandaskan pada kondisi riil di lapangan. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru menambah beban objek pajak baru jika pondasi ekonomi masyarakat belum menunjukkan penguatan yang signifikan. Hal ini dilakukan demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional yang tengah berjalan.
“Itu harus dianalisis dulu oleh DJSEF. Saya minta nanti DJSEF menganalisa sebelum ada pajak baru yang dikenakan. Janji saya sama, tidak berubah, kalau belum ada perbaikan daya beli dan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI
Prioritas Daya Beli di Tengah Ekspansi Basis Pajak
Menkeu mengakui bahwa pemerintah memang tengah menyusun sejumlah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk memperluas basis pajak secara lebih adil. Salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol. Berdasarkan draf yang ada, kebijakan ini ditargetkan baru akan rampung formulasinya pada tahun 2028 mendatang.
Isu mengenai pengenaan pajak pada akses bebas hambatan ini sebenarnya bukan hal yang asing dalam sejarah fiskal Indonesia. Sekitar satu dekade lalu, pemerintah melalui PER-10/PJ/2015 sempat merencanakan langkah serupa. Namun, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan melalui penerbitan PER-16/PJ/2015 setelah mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan industri dan daya jangkau masyarakat kala itu.
Saat ini, fokus utama otoritas fiskal adalah mengoptimalkan penerimaan tanpa mengganggu gairah investasi dan konsumsi domestik. Purbaya memastikan bahwa setiap kenaikan tarif atau penetapan objek pajak baru akan dilakukan dengan transparansi tinggi dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, guna menciptakan sistem perpajakan yang modern namun tetap humanis.
