“Saya bersumpah akan setia kepada UUD 1945, serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan
Sumpah Jabatan & Komitmen Etika
Purbaya dilantik untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam sumpahnya, ia berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika, bekerja dengan sebaik-baiknya, serta penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan kesetiaan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: DPR Resmi Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Usul Inisiatif
Rekam Jejak Panjang Purbaya
Sebelum dipercaya sebagai Menkeu, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak September 2020. Ia dikenal sebagai ekonom dengan latar belakang akademis dan birokrasi yang kuat. Pengalamannya di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sebagai Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi memperkaya portofolio kepemimpinannya.
Purbaya juga dikenal dekat dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Ia sering mendampingi Luhut dalam berbagai peran strategis, termasuk saat menjabat Kepala Staf Presiden dan Menko Polhukam. Kedekatan ini disebut-sebut menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkannya ke kursi Menkeu.
Baca Juga: DJP Terbitkan Aturan Baru Restitusi, SPC dan KIK Masuk Daftar PKP Risiko Rendah
Pelantikan Kabinet Merah Putih
Selain Purbaya, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah menteri baru. Di antaranya, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan ini mempertegas konsolidasi pemerintahan baru dalam periode awal kekuasaan.
Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri senior, termasuk Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Bahlil Lahadalia, dan Sugiono. Momentum ini memperlihatkan arah kabinet yang lebih solid dengan dukungan lintas sektor ekonomi, investasi, dan luar negeri.
Ketidakhadiran Sri Mulyani
Publik menyoroti absennya Sri Mulyani dalam prosesi pelantikan. Mantan Menkeu ini dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi reputasi fiskal Indonesia di kancah internasional. Ketidakhadirannya menimbulkan beragam spekulasi, mulai dari alasan pribadi hingga dinamika politik di lingkaran kabinet.
Baca Juga: Swedia Pangkas Tarif PPN Makanan Jadi 6% Berlaku Sementara
Tantangan Menkeu Baru
Purbaya menghadapi tantangan besar dalam mengelola fiskal negara. Defisit anggaran, kebutuhan pembiayaan pembangunan, serta dinamika global akibat ketidakpastian ekonomi dunia akan menjadi ujian utama. Selain itu, isu keberlanjutan utang dan kebutuhan reformasi pajak juga akan menjadi sorotan utama kepemimpinannya.
Menkeu baru juga harus menjaga keseimbangan antara pembiayaan program pemerintah yang ambisius dengan keberlanjutan fiskal. Reformasi pajak, digitalisasi penerimaan negara, dan transparansi anggaran menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda.
Konteks Ekonomi & Politik
Pelantikan ini berlangsung di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Harga komoditas dunia, fluktuasi nilai tukar, hingga tensi geopolitik internasional menambah tantangan bagi fiskal nasional. Purbaya dituntut untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sambil mengawal visi Prabowo dalam membangun ekonomi yang inklusif.
Sebagai Menkeu baru, Purbaya diprediksi akan memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam hal koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kolaborasi erat dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar dan investor.
Referensi Resmi
Pelantikan menteri merupakan kewenangan Presiden sesuai UUD 1945. Informasi kebijakan dan profil kabinet dapat dirujuk pada publikasi resmi:
Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet RI, dan Kementerian Keuangan RI.
Kesimpulan
Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi juga momentum penting bagi arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Dengan pengalaman panjang dan kedekatan dengan lingkar ekonomi pemerintah, publik menantikan gebrakan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjawab tantangan global. Kini, sorotan tertuju pada Purbaya untuk membuktikan kapasitasnya sebagai nahkoda baru keuangan negara.
