JAKARTA – Gugatan mengenai fasilitas PPN pembalut menstruasi masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026, MK meminta pemohon, Bernita Matondang, memperjelas hubungan antara ketentuan yang diuji dan kerugian konstitusional yang dinilai dialaminya.
Permohonan tersebut diperiksa dalam sidang pendahuluan pada Selasa (10/11/2026). Bernita menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beserta penjelasannya, yang mengatur fasilitas PPN bagi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Persoalan yang diajukan adalah tidak dicantumkannya produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut, secara tegas dalam daftar barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN. Penjelasan pasal tersebut menyebut sejumlah komoditas seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Pemohon Minta Kriteria Kebutuhan Esensial Diperluas
Bernita menilai penentuan barang kebutuhan pokok penerima fasilitas PPN semestinya memakai ukuran yang objektif, rasional, dan proporsional. Menurut permohonannya, pertimbangan itu juga perlu menjangkau kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk sanitasi menstruasi perempuan.
Pemohon berpendapat, tanpa jaminan normatif mengenai kriteria tersebut, kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia berpotensi tidak mendapat pertimbangan setara dalam kebijakan fasilitas perpajakan. Karena itu, ia meminta MK menyatakan ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok penerima fasilitas PPN wajib mempertimbangkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk produk sanitasi menstruasi.
Bernita juga meminta agar rincian barang kebutuhan pokok dalam penjelasan pasal tidak diperlakukan sebagai daftar yang tertutup atau limitatif. Dengan penafsiran tersebut, barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk pembalut menstruasi, dapat dipertimbangkan memperoleh fasilitas PPN.
MK Minta Kerugian Konstitusional Dijelaskan Lebih Rinci
Dalam sesi penasihatan, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menilai pemohon merupakan pihak yang secara langsung menjadi sasaran ketentuan yang diuji. Namun, uraian mengenai kaitan norma tersebut dengan kerugian konstitusional pemohon dinilai masih belum memadai.
Ridwan meminta pemohon menerangkan secara lebih terperinci beban ekonomi yang dikaitkan dengan PPN, kerugian langsung yang dialami, serta hubungannya dengan dugaan diskriminasi dan hak konstitusional yang dijadikan dasar pengujian. Dengan demikian, argumentasi mengenai kerugian konstitusional perlu diperjelas dalam perbaikan permohonan.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Naskah perbaikan harus disampaikan kepada Kepaniteraan MK paling lambat Senin, 23 November 2026 pukul 12.00 WIB.
Setelah perbaikan diterima, MK akan menjadwalkan sidang kedua dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Sampai tahap ini, MK belum memutus pokok perkara maupun menentukan apakah produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut, dapat memperoleh fasilitas PPN.
Sumber: MK Minta Pemohon Perjelas Gugatan Pembalut Bebas PPN – IKPI
