JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah proaktif untuk meringankan beban pelaku usaha dan masyarakat dengan menghapuskan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan dua jenis pajak daerah. Kebijakan insentif fiskal yang digulirkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta ini berlaku khusus untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk masa pajak Juli dan Agustus 2026.
Langkah stimulan ini dirancang untuk mendorong akselerasi kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus menjaga iklim usaha dan aktivitas ekonomi di wilayah Ibu Kota tetap kondusif menjelang penutupan kuartal ketiga.
Baca Juga: Pajak Daerah DKI Tetap Aman Pasca-Kebakaran, Pemprov Aktifkan Backup Digital dan Skema STS
Otoritas pendapatan daerah mengimbau seluruh pelaku usaha dan wajib pajak yang terdaftar di DKI Jakarta untuk segera memanfaatkan kemudahan insentif ini sebelum tenggat waktu penutupan fasilitas berakhir pada akhir September mendatang.
“Untuk mendapatkan manfaat ini, lakukan pembayaran dan pelaporan sebelum 30 September 2026.”
— Bapenda DKI Jakarta
Cakupan Lima Objek PBJT dan Payung Hukum Insentif Fiskal
Pembebasan sanksi denda administrasi PBJT menyasar lima sektor usaha strategis yang menggerakkan perekonomian Jakarta, yakni makanan dan minuman (kuliner/restoran), tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Seluruh insentif pembebasan denda akan diproses secara jabatan (*ex-officio*) secara otomatis melalui sistem perpajakan terpadu Bapenda tanpa memerlukan pengajuan permohonan dari wajib pajak.
Otomatis Tanpa Pengajuan: Fasilitas penghapusan denda diberikan langsung secara sistem kepada seluruh wajib pajak terdaftar Bapenda DKI Jakarta.
Pemberian insentif fiskal ini mengacu pada landasan hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, Kepala Daerah memiliki kewenangan diskresioner untuk memberikan keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok maupun sanksi pajak yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah serta dilaporkan secara resmi kepada DPRD setempat.
