JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan dana sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda) demi menjamin kelancaran pembayaran gaji ASN daerah serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tepat waktu, Kamis (6/8/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa suntikan dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut ditargetkan cair dan ditransfer ke rekening daerah paling lambat pada pekan depan.
“Ini bantuan dari pemerintah pusat supaya kondisi keuangan daerah lebih stabil, [alokasinya] Rp20,5 triliun untuk 490 daerah. Paling lambat minggu depan, ini lagi diproses,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing.
Skema Penyaluran dan Perhitungan Kebutuhan Pemda
Purbaya menjelaskan bahwa besaran dana bantuan yang bakal diterima oleh masing-masing pemda tidak disaratkan seragam, melainkan dihitung secara cermat berdasarkan tingkat kebutuhan dan kapasitas kemampuan fiskal daerah bersangkutan.
Dengan adanya kucuran dana segar ini, pemerintah berharap seluruh pemda dapat memenuhinya untuk menyelesaikan kewajiban fiskal rutin, terutama pemenuhan hak aparatur sipil negara di daerah tanpa kendala.
Langkah ini diambil agar peristiwa penundaan atau keterlambatan pembayaran gaji ASN daerah dan PPPK yang sempat terjadi di sejumlah wilayah belakangan ini tidak terulang kembali.
“Saat ini masih diproses administrasinya. Kami hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Nanti, bisa dideteksi anggarannya seperti apa sehingga bantuan yang diberikan mencukupi. Jadi, enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi,” tutur Purbaya.
Arahan Presiden dan Penundaan Skema Top Up DAU
Sebelumnya, pemerintah sempat merencanakan opsi penambahan dana bagi pemda yang mengalami kesulitan fiskal melalui skema penambahan (*top up*) Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, Purbaya mengonfirmasi bahwa skema *top up* DAU tersebut batal diterapkan pada tahun anggaran 2026.
Pemerintah memutuskan untuk menggeser implementasi skema *top up* DAU ke tahun depan. Sementara untuk tahun ini, penyaluran bantuan dana darurat daerah dieksekusi secara langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Yang [skema] top up nanti tahun 2027, kalau yang ini bantuan dari pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk bapak presiden,” pungkas Purbaya.
