DJP: Big Data Jadi Senjata Utama Reformasi Pajak
JAKARTA, PajakNow.id – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rosmauli, menegaskan bahwa pemanfaatan big data akan menjadi senjata utama dalam mendorong reformasi perpajakan di Indonesia. Menurutnya, transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman.
“Big data bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dengan analisis data yang kuat, DJP bisa lebih cepat mendeteksi potensi ketidakpatuhan sekaligus memberi pelayanan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya di hadapan ribuan peserta Seminar Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Semnas IKPI) di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Baca juga: Shadow Economy Jadi Biang Rendahnya Tax Ratio RI?
Integrasi Data Lintas Sektor
Rosmauli menjelaskan, reformasi berbasis big data memungkinkan DJP mengintegrasikan berbagai sumber informasi, mulai dari perbankan, perdagangan digital, hingga data lintas instansi. Dengan integrasi ini, sistem perpajakan diyakini akan menjadi lebih transparan, efisien, dan sulit disalahgunakan.
“Jika big data adalah mesinnya, maka IKPI dan konsultan pajak adalah penggeraknya.”
Peran Vital IKPI
Ia menegaskan, secanggih apa pun teknologi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan mitra strategis. Di titik ini, IKPI disebut memiliki peran vital. Para konsultan pajak berada di garis depan dalam mendampingi wajib pajak agar dapat beradaptasi dengan sistem berbasis big data.
“Big data hanya akan efektif bila ada pendampingan yang memadai. Di sinilah peran IKPI sangat penting, karena konsultan pajak setiap hari berhadapan langsung dengan wajib pajak,” tegasnya.
Baca juga: Seminar Nasional IKPI Jadi Ajang Strategis & Silaturahmi
Sinergi dan Komitmen Reformasi
Selain IKPI, Rosmauli menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga lain seperti aparat penegak hukum dan instansi terkait, terutama dalam aspek integrasi data dan penegakan aturan. Namun, kemitraan dengan IKPI dianggap unik karena menyentuh langsung lapisan paling luas masyarakat wajib pajak.
Ia juga menekankan, DJP berkomitmen membuka ruang dialog dengan konsultan pajak agar setiap kebijakan baru bisa segera dipahami dan diimplementasikan. Dengan begitu, reformasi pajak tidak berhenti pada jargon, melainkan menjadi gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, profesi, dan masyarakat.
Momentum di Semnas IKPI
Seminar Nasional IKPI menjadi momentum penting memperkuat sinergi tersebut. Dengan hadirnya ratusan konsultan pajak dari seluruh Indonesia, diskusi mengenai big data tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan, kolaborasi, dan masa depan kepatuhan pajak di Indonesia.
