VIETNAM — Pemerintah Vietnam menegaskan tidak akan mengakomodasi usulan pelaku industri yang meminta komponen otomotif lokal dikecualikan dari dasar pengenaan special consumption tax (SCT) untuk kendaraan listrik.
Kementerian Keuangan Vietnam menyatakan bahwa pengecualian nilai komponen lokal akan berpotensi melanggar komitmen perdagangan internasional serta mengurangi transparansi dalam sistem perpajakan.
“Pengurangan nilai bagian otomotif seperti suku cadang dan komponen lain yang diproduksi di dalam negeri dari dasar pengenaan SCT tidak sesuai dengan komitmen internasional dan norma global,” tulis pernyataan Kemenkeu Vietnam.
Kemenkeu menegaskan bahwa Vietnam telah memberikan insentif besar bagi kendaraan listrik melalui UU No. 03/2022/QH15. Tarif SCT untuk kendaraan listrik berbasis baterai diturunkan menjadi 1%–3% hingga Februari 2027 sebelum naik menjadi 4%–11% berdasarkan kapasitas atau jumlah kursi.
Baca Juga: Uzbekistan Bangun Zona Bebas Pajak untuk Menarik Investasi AI Global
Untuk jenis kendaraan listrik lainnya, tarif SCT ditetapkan 5%–15%, sementara kendaraan berbahan bakar fosil dikenakan tarif lebih tinggi, yakni 10%–150%.
Kemenkeu Vietnam menambahkan bahwa UU Pajak Konsumsi Khusus terbaru yang berlaku mulai 1 Januari 2026 tetap menempatkan kendaraan listrik sebagai kelompok dengan tarif pajak paling rendah.
Baca Juga: Bangladesh Modernisasi Sistem Restitusi PPN: Proses Kini Lebih Cepat & Transparan
Pemerintah juga menyoroti bahwa tidak ada negara lain yang memberikan insentif SCT dengan menghapus nilai komponen lokal dari basis pengenaan pajak. Kebijakan semacam itu dinilai tidak sejalan dengan praktik internasional.
Kemenkeu pun meminta pelaku industri untuk mematuhi aturan yang berlaku sekaligus memaksimalkan pemanfaatan insentif kendaraan listrik yang telah disetujui parlemen.
Sebagai informasi, SCT di Vietnam merupakan pajak konsumsi atas produk mewah dan non-esensial seperti kendaraan, minuman beralkohol, dan barang premium lainnya.
