website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam." https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Prabowo Minta Eksekusi Kebijakan Berlangsung Cepat pajaknow.id Pemprov Riau Obral Pemutihan & Pangkas Tunggakan Kendaraan DJP Wajibkan Kertas Kerja Pajak Masuk Coretax Korsel Obral Insentif Rayu Talenta Tekno Boyong ke Daerah Bapenda DKI Miliki Formula Penetapan Target Pajak Daerah DJPK: Target Pajak Daerah Tak Harus Sesuai Potensi Singapura Rilis Panduan Insentif RIC & Tekan P3B dengan Bhutan Putusan Landmark India, Layanan Web Hosting AS Bebas Withholding Tax Purbaya Siapkan Strategi Genjot Penerimaan Pajak Bahrain Resmi Ratifikasi Tax Treaty dengan Arab Saudi Purbaya Jamin Pemerintah Tak Naikkan Tarif Pajak Purbaya: Rasio Utang Pemerintah Masih dalam Batas Aman Bappenas: Pajak Penopang Utama Investasi Antargenerasi Salah Kaprah Deposit Coretax, Fiskus Tegaskan Belum Lunas Metode Ukur Potensi Pajak Daerah Perlu Ketersediaan Data KPP WP Besar Dua Rangkul WP Baru Lewat Cooperative Compliance Genjot Penerimaan PPN, DJP Awasi Usaha Lewat Coretax NTT Ketatkan Blokir BBM Subsidi Bagi Penunggak, PAD Melonjak Tajam Pemerintah Buka Opsi Insentif Pajak ETF Emas Non-Delivery Kanwil DJP Jabar II Sita Aset & Kuras Rekening Penunggak Rp4,13 Miliar KPP Tanjung Kawal Akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis Aturan Penunjukan Kuasa Baru Wajib Surat Pencabutan SKK Bidik Asing, Tanzania Kerek Pajak Layanan Digital Jadi 3% Batasan Anggota Keluarga Menjadi Kuasa Wajib Pajak Apindo: Pengangguran Hambat Perluasan Basis Pajak Purbaya Janji Tingkatkan Kualitas Belanja Negara Kenya Sahkan Finance Act 2026, Bidik Kripto Hingga Raksasa Digital Reformasi Radikal Botswana, Naikkan Tarif Badan & Terapkan BEPS Kuasai 45% Penerimaan, Sektor Nikel Kendari Dikawal Forum Pajak Khusus Hentikan Pemutihan, NTB Ganjar Wajib Pajak Taat Dengan Emas PP 20/2026 Buat PPh Final UMKM Lebih Tepat Sasaran DJP Uji Coba Cooperative Compliance dan Integrasi Data S&P Pertahankan Rating Kredit Indonesia pada Level BBB Airlangga: Insentif Pajak Perkuat Ekonomi Kelas Menengah Syarat Karyawan Menjadi Kuasa Wajib Pajak Sesuai PMK 44/2026 Pegawai Kuasa Pajak Wajib Bawa Surat Penunjukan DPR Usul APBN Tanggung Gaji PPPK di Daerah Terbatas Formula Pemungutan PPh Pasal 22 di Tokopedia Realisasi PNBP Semester I/2026 Tembus Rp271 Triliun DJPK Siapkan Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah Perkuat Kepercayaan Publik, Kanwil DJP Jakut Deklarasikan 5 Mantra Layanan Memahami Beda SKT Kuasa Wajib Pajak dan SKT NPWP Rapor Merah Dana Desa Tubaba, 65% Desa Terindikasi Kurang Setor Pajak Lanskap Baru UU HPP, DJP Bidik Akuntabilitas Faktur Pajak Sektor Keuangan Mangkir Lapor SPT, Puluhan ASN Landak Dipanggil Otoritas Pajak Sisir Sektor Usaha Dinamis, Pemkot Balikpapan Terjunkan Tim Audit Taktis Anggota Keluarga yang Bisa Jadi Kuasa Wajib Pajak Resmi RI Hapus Denda PBB, Pemkot Ternate Gelar Relaksasi Fiskal Hingga September Shock Therapy Fiskal, Pemkab Ende Tahan Gaji ASN Penunggak Pajak