LONDON – Sejumlah pemerintah daerah di Inggris dikritik karena masih mencantumkan ancaman hukuman penjara dalam surat awal kepada warga yang menunggak pembayaran pajak daerah. Praktik ini dinilai tidak empatik dan justru dapat memperburuk kondisi warga yang sebenarnya tidak mampu membayar.
Lembaga amal penanganan utang, StepChange, mendesak agar ancaman hukuman penjara dihapus dari proses penagihan pajak daerah. Seruan ini muncul menjelang kenaikan pajak daerah bagi jutaan warga pada April, ketika tekanan biaya hidup masih dirasakan banyak rumah tangga.
“Ancaman hukuman penjara justru kontraproduktif karena membuat warga takut dan cenderung mengabaikan surat penagihan maupun tawaran bantuan.”
— StepChange
Berdasarkan laporan terbaru StepChange, hanya empat orang yang dipenjara karena gagal membayar pajak daerah sejak 2020. Fakta itu menunjukkan bahwa sanksi pidana tersebut sangat jarang diterapkan, tetapi ancamannya tetap digunakan dalam komunikasi resmi oleh sebagian otoritas lokal.
Lembaga amal tersebut menilai pendekatan seperti itu tidak membantu proses penagihan, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan finansial dan membutuhkan dukungan, bukan intimidasi.
Ancaman Penjara Dinilai Ketinggalan Zaman
Dalam laporannya yang berjudul Clear, Fair, Understandable, StepChange menyebut bahwa ancaman hukuman penjara merupakan sanksi yang sudah tidak relevan dan tidak sejalan dengan pendekatan penagihan yang adil.
Menurut lembaga tersebut, pemerintah daerah memang memiliki kewajiban untuk memungut pajak daerah demi membiayai layanan publik. Namun, proses penagihan tetap harus memberi ruang bagi warga untuk menyelesaikan tunggakan tanpa memperburuk kesulitan keuangan yang sedang mereka hadapi.
Laporan itu juga menunjukkan adanya variasi besar dalam cara pemerintah daerah berkomunikasi dengan warga yang menunggak. Sebagian menggunakan bahasa yang dinilai keras dan menakutkan, sementara sebagian lainnya memilih pendekatan yang lebih suportif dan sensitif.
Beberapa surat bahkan menggunakan huruf merah atau secara langsung menyinggung tindakan penegakan hukum sejak tahap awal, yang menurut StepChange justru bisa membuat warga enggan membuka komunikasi lebih lanjut.
Warga Rentan Merasa Terintimidasi
StepChange menilai bahwa ancaman hukuman penjara lebih banyak menimbulkan rasa takut pada warga yang tidak mampu membayar, bukan pada mereka yang sengaja menghindari kewajiban.
Seorang warga penyandang disabilitas yang diwawancarai lembaga amal tersebut mengaku merasa sangat rentan ketika menerima surat penagihan dan ancaman tindakan hukum, padahal dirinya sudah berusaha keras memenuhi kewajiban pembayaran.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan penagihan yang terlalu keras dapat memperburuk tekanan psikologis warga yang sudah berada dalam kondisi keuangan sulit.
StepChange pun mendorong pemerintah daerah untuk mengganti bahasa surat penagihan menjadi lebih jelas, adil, dan mudah dipahami, serta menonjolkan bantuan yang tersedia bagi warga.
Pemerintah Daerah: Pajak Harus Tetap Dipungut
Asosiasi Pemerintahan Daerah (Local Government Association/LGA), yang mewakili dewan-dewan daerah di Inggris dan Wales, menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk menagih pajak yang belum dibayar.
Menurut LGA, penerimaan pajak daerah sangat penting untuk membiayai layanan publik esensial seperti perawatan bagi lansia dan penyandang disabilitas, perlindungan anak, pengumpulan sampah, hingga perbaikan jalan.
Meski demikian, mereka juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya melakukan penagihan dengan cara yang sesimpatik mungkin dan memberikan dukungan kepada rumah tangga yang rentan mengalami kesulitan finansial.
StepChange pun menekankan bahwa tujuan mereka bukan menolak penagihan pajak daerah, melainkan memastikan proses penagihan dilakukan secara lebih manusiawi, proporsional, dan tidak memperparah masalah utang warga.
