JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perluasan PPh 21 DTP 2027 dengan sasaran sekitar 7,54 juta pekerja. Fasilitas tersebut direncanakan menjangkau pekerja dengan penghasilan bruto tetap dan teratur paling tinggi Rp10 juta per bulan, sekaligus diperluas ke seluruh sektor usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan di Jakarta, Senin (9/11/2026), bahwa kelompok pekerja dengan penghasilan di bawah batas tersebut berjumlah sekitar 7,54 juta orang. Pekerja sektor formal diperkirakan menjadi kelompok yang paling banyak memanfaatkan insentif tersebut.
Cakupan PPh 21 DTP 2027 Diperluas
Rencana 2027 berbeda dengan skema yang berjalan pada 2026. Tahun ini, fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah masih diarahkan kepada pekerja pada sektor padat karya dan pariwisata, sedangkan pada 2027 pemerintah merencanakan cakupan yang lebih luas untuk seluruh sektor usaha.
Kebijakan itu menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah. Tujuannya adalah membantu mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan sosial.
Skema 2026 Diatur dalam PMK 105/2025
Sebagai pembanding, pelaksanaan PPh Pasal 21 DTP tahun 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025. Fasilitas tersebut berlaku untuk Masa Pajak Januari sampai Desember 2026.
Melalui skema itu, PPh Pasal 21 yang seharusnya menjadi beban pegawai ditanggung pemerintah dan dibayarkan melalui pemberi kerja. Dengan demikian, nilai PPh Pasal 21 yang memperoleh fasilitas tidak mengurangi penghasilan yang dibawa pulang pekerja.
Pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah juga tidak diperhitungkan sebagai tambahan objek pajak bagi pegawai penerima fasilitas. Penerima insentif pada skema 2026 dapat berupa pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap sepanjang memenuhi persyaratan.
Syarat Penerima pada Skema 2026
Bagi pegawai tetap, fasilitas diberikan kepada pekerja yang memiliki NPWP atau NIK yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Penghasilan bruto tetap dan teraturnya dibatasi paling tinggi Rp10 juta per bulan.
Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat memperoleh fasilitas apabila rata-rata upahnya tidak melebihi Rp500.000 per hari atau Rp10 juta dalam sebulan. Baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap juga harus memenuhi ketentuan tidak menerima PPh Pasal 21 DTP dari skema insentif lainnya.
Perluasan pada 2027 menjadi pembeda utama dibandingkan skema 2026 karena pemerintah merencanakan insentif tidak lagi terbatas pada sektor padat karya dan pariwisata, tetapi dapat menjangkau pekerja yang memenuhi kriteria di seluruh sektor usaha.
Sumber: Sebanyak 7,54 Juta Pekerja Bakal Dapat Insentif PPh 21 DTP pada 2027 – IKPI
