ABUJA — Presiden Nigeria Bola Tinubu tengah menggodok skema keringanan pajak dan insentif fiskal untuk memperkuat keberlanjutan industri media sekaligus menjaga kebebasan pers di negaranya.
Tinubu menegaskan bahwa peran media tidak hanya sebatas penyampai informasi, tetapi menjadi pilar penting perjalanan demokrasi Nigeria sejak masa kolonial hingga era modern.
“Jurnalisme di Nigeria lebih dari sekadar profesi. Media adalah instrumen kebangkitan nasional dan pilar penting dalam mempertahankan demokrasi.”
Langkah ini sejalan dengan perkembangan global, di mana berbagai negara tengah menyusun kebijakan fiskal untuk memperkuat sektor media dan inovasi digital. Misalnya, Uzbekistan tengah membangun zona bebas pajak untuk menarik investasi teknologi tinggi.
Baca juga: Uzbekistan Bangun Zona Bebas Pajak untuk Tarik Investasi AI
Permintaan Insentif dari Serikat Editor
Pada Konferensi Tahunan Serikat Editor Nigeria 2025, para editor mengusulkan:
- Pembebasan PPh badan bagi perusahaan media,
- Keringanan PPN untuk bahan produksi,
- Akses pembiayaan terjangkau,
- Pembentukan Media Development Fund untuk digitalisasi.
Tinubu menyatakan siap mengkaji seluruh usulan tersebut. Pemerintah juga menilai perlunya perlindungan hukum bagi media untuk beroperasi secara optimal.
Baca juga: Bangladesh Modernisasi Sistem Restitusi PPN
Seruan untuk Pemberitaan Berimbang
Meski menjamin kebebasan pers, Tinubu mengingatkan risiko penyebaran misinformasi di era digital. Para editor diminta menjaga kualitas pemberitaan dan menjunjung etika jurnalistik.
Menteri Informasi Mohammed Idris menegaskan bahwa tidak ada media yang akan dibungkam di bawah pemerintahan Tinubu. Sementara itu, Gubernur Negara Bagian Imo Hope Uzodimma meminta media membangun narasi yang kredibel menjelang Pemilu 2027.
