TOKYO – Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jepang yang kembali dilantik sebagai perdana menteri, Sanae Takaichi, menegaskan komitmennya untuk menghapus pajak konsumsi 8% atas makanan. Dalam konferensi pers perdananya usai kemenangan telak dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat pada 8 Februari, Takaichi menyampaikan pesan tegas: kebijakan tersebut akan tetap dijalankan meski mendapat kritik dari ekonom, media, hingga lembaga internasional.
Diet Jepang secara resmi mengonfirmasi pengangkatannya kembali pada Rabu. Tak lama setelah itu, Takaichi mengumumkan rencana pembentukan dewan nasional lintas partai guna meninjau skema penghapusan pajak sebelum musim panas. Analis memperkirakan laporan panel akan terbit pada akhir musim gugur, dengan pemotongan pajak berpotensi mulai berlaku awal 2027.
“Dukungan bagi rumah tangga yang terdampak kenaikan biaya hidup harus bersifat netral anggaran, sementara, dan ditargetkan.”
— IMF
Kebijakan ini populer di kalangan pemilih yang tertekan inflasi berkepanjangan. Namun, international monetary fund (IMF) memperingatkan Tokyo agar menghindari “langkah-langkah yang tidak terarah” yang dapat memperburuk beban fiskal Jepang. Utang publik Jepang telah mencapai sekitar 230% dari produk domestik bruto (PDB), tertinggi di antara negara maju.
Ancaman terhadap Stabilitas Fiskal
Surat kabar Mainichi dalam editorialnya memperingatkan bahwa penghapusan pajak makanan dapat menguras sekitar 5 triliun yen (sekitar US$32,5 miliar) per tahun dari kas negara. Menurut media tersebut, tambahan tekanan fiskal dapat mengganggu kemampuan Jepang membiayai impor pangan dan berpotensi memicu tekanan harga baru.
Yomiuri, yang biasanya bersimpati pada Takaichi, juga mengingatkan bahwa pendapatan pajak konsumsi menjadi tulang punggung pembiayaan sistem pensiun, kesehatan, dan perawatan lansia Jepang. Pengurangan pendapatan tersebut, jika tidak diimbangi kebijakan lain, bisa membebani generasi mendatang.
Tekanan Fiskal: Penghapusan pajak makanan diperkirakan mengurangi penerimaan hingga 5 triliun yen per tahun.
Hiromi Murakami, profesor ilmu politik di Universitas Temple kampus Tokyo, menilai Takaichi berada dalam posisi sulit untuk mundur dari janji kampanyenya. Menurutnya, kebijakan ini telah menjadi persoalan prinsip dan kredibilitas politik bagi sang perdana menteri.
Baca Juga: Pendapatan YouTuber Korea Selatan Naik 25%
Taruhan Politik dan Risiko Jangka Panjang
Go Ito, profesor politik di Universitas Meiji Tokyo, memperkirakan pemotongan pajak dua tahun akan berlaku hingga mendekati pemilu majelis tinggi sebelum akhir 2028. Namun, kekhawatiran muncul bahwa kondisi fiskal Jepang bisa memburuk saat periode tersebut berakhir, terutama dengan meningkatnya pengeluaran pertahanan dan komitmen investasi luar negeri.
Di dalam Partai Liberal Demokratik (LDP), sejumlah anggota dilaporkan menyimpan kekhawatiran tentang bagaimana pajak tersebut akan dikembalikan jika diperlukan di masa depan. Menghapus pajak relatif mudah secara politik, tetapi menaikkannya kembali dapat memicu resistensi publik.
Baca Juga: Pemprov Jateng Tegaskan Tak Ada Kenaikan PKB
Meski tekanan terus menguat, Takaichi menunjukkan sikap tidak tergoyahkan. Analis menilai langkah ini sebagai taruhan besar atas modal politiknya. Jika kebijakan tersebut gagal menghasilkan dampak ekonomi yang diharapkan, ruang manuver politiknya akan semakin terbatas.
