“Kebijakan pajak Purbaya menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi utama, bukan sekadar mengejar penerimaan.” — Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN
Baca Juga: KPP Dorong UMKM Melek Pajak dan Transformasi Digital
Pajak Jadi Alat Dorong Pertumbuhan, Bukan Sekadar Penerimaan
Ajib menegaskan, kebijakan Purbaya menandai perubahan paradigma bahwa pajak bukan hanya instrumen penerimaan negara, melainkan juga alat untuk menstimulasi aktivitas ekonomi.
“Kami mencermati, penekanan kebijakan penerimaan negara tidak hanya pada pajak, tapi juga kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Bahkan optimalisasi dividen BUMN juga menjadi bagian penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, harmonisasi antara kebijakan pajak, bea-cukai, dan PNBP dapat memperkuat pondasi fiskal menuju target kemandirian fiskal tahun 2029 sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Pemerintah Berlakukan Bea Keluar 25% atas Getah Pinus, Kakao dan Sawit Turun
“Tahun ini belanja negara sekitar Rp3.600 triliun, dengan defisit sekitar Rp600 triliun. Namun Pak Prabowo menargetkan defisit nol persen dalam empat tahun, artinya kita harus memperkuat sumber penerimaan dan efisiensi fiskal,” tutur Ajib optimistis.
Dana Rp200 Triliun Jadi Mesin Likuiditas
Ajib menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan Purbaya sangat strategis. Salah satunya lewat langkah menyalurkan dana Rp200 triliun ke bank-bank Himbara seperti Mandiri, BRI, dan BNI. Menurutnya, kebijakan ini akan memperkuat likuiditas di sektor keuangan sekaligus memacu pergerakan bisnis nasional.
Ia menilai pendekatan Purbaya yang fleksibel dan berbasis pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Dengan kombinasi reformasi kebijakan fiskal, perbaikan tata kelola pajak, dan dukungan moneter, Ajib yakin ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sekitar 5% hingga akhir 2025.
“Meskipun kuartal III sedikit melambat, kami tetap optimistis. Dunia usaha berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Belanja pemerintah saja tidak cukup, sektor swasta harus jadi motor utama,” katanya.
Sinergi Fiskal dan Moneter Jadi Kunci
Menurut Ajib, karakter kepemimpinan Purbaya yang berpihak pada pelaku usaha menjadi angin segar bagi dunia bisnis. Ia menilai sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi kunci menghadapi tantangan global 2026.
“Kebijakan fiskal sekarang tidak kaku. Ada sentuhan moneter di dalamnya, karena pemerintah ingin memastikan uang berputar di pasar riil,” pungkasnya.
