Fiskal Kita di Tengah Badai Energi

Ada dua krisis yang sedang berjalan bersamaan di ruang kendali fiskal Indonesia: penerimaan negara yang tumbuh lebih lambat dari target, dan pengeluaran yang membengkak akibat tekanan harga energi global. Keduanya bukan soal siklus biasa keduanya adalah sinyal bahwa arsitektur fiskal kita perlu diperbarui secara mendasar.

Tax ratio Indonesia yang stagnan di kisaran 10–11% PDB sudah lama menjadi kegelisahan bersama. Padahal potensinya, menurut kalkulasi IMF, seharusnya bisa menyentuh 15–16%. Artinya ada lebih dari 4–5 persen PDB setara ratusan triliun rupiah yang setiap tahun luput dari genggaman negara. Sementara di sisi lain, subsidi energi menyedot APBN dengan efisiensi yang rendah: lebih dari 40% manfaatnya justru mengalir ke 40% kelompok terkaya.

Tulisan ini tidak bermaksud mengulang diagnosis yang sudah sering didengar. Sebaliknya, saya ingin menawarkan peta jalan yang konkret apa yang bisa dilakukan sekarang, sektor mana yang paling potensial, dan bagaimana membuat masyarakat mau ikut terlibat dalam sistem perpajakan yang lebih adil.

I. Masalahnya Bukan Tarif Masalahnya Adalah Kepercayaan dan Administrasi

Refleks pertama banyak pengambil kebijakan ketika penerimaan meleset adalah menaikkan tarif atau membuka objek pajak baru. Itu bukan solusi yang salah, tetapi bukan yang paling efektif. Pengalaman negara-negara yang berhasil meningkatkan tax ratio secara signifikan India, Brasil, Turki menunjukkan bahwa kuncinya ada di dua hal: kualitas administrasi dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem.

India adalah contoh paling segar. Implementasi Goods and Services Tax (GST) pada 2017 tidak menaikkan tarif ia menyatukan 17 pajak berbeda menjadi satu sistem yang lebih sederhana dan transparan. Hasilnya: tax-to-GDP ratio naik dari 10,7% menjadi 12,1% dalam lima tahun, semata karena basis data wajib pajak membesar dan compliance cost turun. Lebih jauh, India memperkenalkan Faceless Assessment pemeriksaan pajak yang sepenuhnya anonim berbasis data yang secara efektif memutus rantai negosiasi informal antara pemeriksa dan wajib pajak.

Indonesia sudah memiliki fondasi yang baik melalui Coretax. Namun fondasi itu belum dioptimalkan. Integrasi real-time antara data e-faktur dan rekening perbankan korporasi yang sebetulnya sudah diamanatkan Pasal 35A UU KUP bisa langsung menekan under-reporting secara sistemis tanpa perlu satu regulasi baru pun. Langkah berikutnya adalah mandatory e-invoicing bagi pelaku usaha beromzet di atas Rp 500 juta sebuah threshold yang realistis dan tidak memberatkan UMKM kecil. Brasil menerapkan Nota Fiscal Eletrônica sejak 2008 dan mencatat peningkatan penerimaan PPN 18% dalam dua tahun pertama semata dari efek transparansi.

II. Siapa yang Harus Berkontribusi Lebih?

Dalam situasi tekanan fiskal, godaan terbesar adalah menyasar yang paling mudah ditagih: wajib pajak yang sudah patuh. Ini kontraproduktif. Yang perlu dikejar justru mereka yang selama ini luput dan ada tiga kelompok besar yang paling potensial.

Pertama, sektor komoditas yang menikmati windfall. Kelangkaan energi global secara tidak sengaja menciptakan windfall profit luar biasa bagi produsen batu bara, nikel, dan mineral kritis Indonesia. Keuntungan ini tidak lahir dari inovasi atau efisiensi ia lahir dari kondisi pasar global. Maka secara prinsip, ada ruang untuk windfall levy yang adil. Chile sudah membuktikan ini lewat Ley de Royalty Minero (2023): royalti tembaga yang progresif berbasis harga internasional, bukan sekadar volume produksi, menghasilkan tambahan $1,1–1,5 miliar per tahun tanpa mengganggu keekonomian proyek. Indonesia bisa mengadaptasi model ini untuk nikel dan batu bara dengan desain dua komponen (ad valorem dan margin component) agar perusahaan tidak dirugikan saat harga turun.

Kedua, ekonomi digital yang tumbuh tanpa pajak setimpal. Nilai ekonomi digital Indonesia melampaui $77 miliar pada 2023 dan terus tumbuh. Namun kepatuhan perpajakannya masih jauh dari proporsional, terutama untuk transaksi antarpedagang di marketplace dan layanan peer-to-peer. Solusi paling scalable adalah withholding tax via API ke platform platform diwajibkan memotong pajak atas transaksi penjual yang belum memiliki NPWP aktif. Ini bukan ide baru: Australia dan Inggris sudah menerapkannya, India bahkan memberlakukan TDS 1% khusus atas transaksi aset kripto sebagai instrumen database-building pelaku pasar digital.

Ketiga, cukai yang masih tertinggal. Cukai rokok Indonesia sudah menjadi tulang punggung APBN dan model yang ditiru banyak negara berkembang. Namun produk vape/ENDS dan minuman beralkohol legal masih under-taxed secara signifikan. Perluasan cukai pada keduanya memiliki justifikasi ganda fiskal dan kesehatan publik dengan resistensi politis yang relatif rendah karena tidak menyentuh komoditas rakyat banyak.

III. Sisi Belanja: Subsidi yang Harus Dirombak

Tidak ada strategi fiskal yang lengkap tanpa bicara tentang efisiensi belanja. Dan tidak ada pos belanja yang lebih mendesak untuk direformasi daripada subsidi energi.

Subsidi BBM yang bersifat universal adalah kebijakan yang niatnya baik tetapi desainnya buruk. Ketika 40% manfaatnya mengalir ke kelompok terkaya, subsidi itu bukan lagi instrumen perlindungan sosial ia adalah transfer fiskal kepada mereka yang justru tidak memerlukannya. Brasil sudah melewati proses transformasi ini melalui revitalisasi Bolsa Família: mengalihkan subsidi harga yang universal menjadi transfer tunai yang tepat sasaran berbasis registri sosial yang diperbarui berkala. Hasilnya bukan hanya penghematan fiskal, tetapi juga peningkatan efektivitas perlindungan sosial.

Indonesia memiliki infrastruktur data yang cukup Dukcapil, BPJS, DTKS untuk melakukan hal yang sama. Yang dibutuhkan bukan teknologi baru, melainkan political will untuk menanggung biaya politis jangka pendek demi manfaat fiskal jangka panjang. Satu model yang bisa diadaptasi adalah pendekatan Inggris dengan Energy Price Guarantee: batas atas harga untuk rumah tangga rentan, pasar bebas untuk rumah tangga mampu. Sederhana, terukur, dan bisa diimplementasikan secara bertahap.

IV. Mengajak Masyarakat: Bukan Ancaman, tapi Pertukaran

Ini bagian yang paling sering diabaikan dan paling menentukan. Strategi administrasi dan regulasi secanggih apapun tidak akan bekerja optimal jika kepercayaan publik terhadap sistem pajak rendah.

Riset dari behavioral economics khususnya karya Richard Thaler dan Cass Sunstein tentang nudge theory menunjukkan bahwa framing pesan pajak jauh lebih berdampak daripada besarnya sanksi. HMRC Inggris meningkatkan kepatuhan 5% hanya dengan mengubah teks satu surat tagihan: dari ancaman sanksi menjadi informasi sosial “Sembilan dari sepuluh wajib pajak di kawasan Anda sudah membayar tepat waktu.” Tidak ada regulasi baru, tidak ada perubahan tarif, hanya perubahan framing.

Ada tiga pergeseran narasi yang menurut saya paling penting untuk dikerjakan otoritas fiskal Indonesia:

• ▸Dari kewajiban ke pertukaran. “Bayar pajak atau kena sanksi” harus diganti dengan “Pajak Anda hari ini adalah jalan yang Anda pakai besok, puskesmas untuk anak Anda, beasiswa untuk generasi berikutnya.” Bukan slogan ini harus didukung data nyata yang dikomunikasikan secara konsisten.
• ▸Tax receipt atau kwitansi pajak. Estonia dan Inggris mengirimkan surat tahunan kepada setiap wajib pajak yang merinci ke mana rupiah pajak mereka pergi. Dampaknya terhadap perceived fairness luar biasa. Di era DJP Online dan Coretax, ini bukan hal yang sulit secara teknis hanya perlu keberanian untuk transparan.
• ▸Framing windfall tax yang populis. “Pajak Keberuntungan” pajak tambahan atas perusahaan yang menikmati keuntungan luar biasa bukan karena kerja keras mereka melainkan karena situasi global adalah framing yang secara naluriah diterima masyarakat sebagai adil. Ini bukan demagogi; ini komunikasi kebijakan yang cerdas.

V. Ringkasan: Apa yang Harus Dikerjakan dan Kapan

Warna kolom Risiko Politis: hijau = rendah, kuning = sedang, merah = tinggi.

Penutup: Syarat yang Tidak Boleh Diabaikan

Saya ingin menutup dengan satu catatan yang tidak populer tetapi perlu diucapkan. Semua langkah di atas reformasi administrasi, windfall levy, rasionalisasi subsidi, strategi komunikasi hanya akan bekerja jika ada satu prasyarat yang terpenuhi: penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu.

Selama wajib pajak besar masih bisa “bernegosiasi” keluar dari koreksi pajak miliaran rupiah sementara UMKM ditagih tanpa ruang untuk bernafas, kepercayaan publik terhadap sistem tidak akan pernah tumbuh. Ketidakkonsistenan penegakan hukum bukan sekadar masalah keadilan ia adalah racun bagi kepatuhan sukarela.

Kepercayaan publik dibangun bukan melalui kampanye iklan atau jargon yang bagus. Ia dibangun melalui konsistensi tindakan, hari demi hari, kasus demi kasus. Itulah investasi fiskal yang paling bernilai dan paling sulit yang bisa dilakukan otoritas pajak kita hari ini.