Di Jayapura, Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku mengadakan kegiatan Pajak Berisyarat 2026 bersama Komunitas Tuli Jayapura pada 28 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor wilayah tersebut menghadirkan edukasi mengenai kewajiban perpajakan UMKM serta pengenalan dan praktik penggunaan Coretax DJP.
Penyampaian materi didukung media visual, sesi tanya jawab, dan dua juru bahasa isyarat, yaitu Miftahul Jannah Harwan dan Ricky Korneles Koibur. Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara DJP dan komunitas untuk menyampaikan pengalaman serta kebutuhan terkait akses pelayanan perpajakan.
Sementara itu, di Batulicin, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama KPP Pratama Batulicin menyelenggarakan kegiatan Business Development Services (BDS) yang terintegrasi dengan program Pajak Berisyarat pada 27 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Batulicin, termasuk peserta yang menjalankan usaha dan bekerja di sektor pemerintahan.
Akses Informasi Pajak Bukan Sekadar Menyediakan Layanan Digital
Perluasan edukasi perpajakan kepada komunitas Tuli menjadi relevan seiring meningkatnya penggunaan layanan administrasi berbasis digital. Coretax DJP telah digunakan untuk berbagai proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga layanan administrasi lainnya.
Namun, ketersediaan layanan digital tidak otomatis berarti seluruh wajib pajak dapat menggunakannya dengan tingkat kemudahan yang sama. Bagi masyarakat Tuli, akses informasi juga berkaitan dengan cara penyampaian petunjuk, penjelasan istilah perpajakan, dan ketersediaan komunikasi dua arah ketika menghadapi kendala.
Dalam kegiatan di Jayapura, DJP menghadirkan juru bahasa isyarat dan media visual untuk membantu peserta memahami materi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan membutuhkan metode komunikasi yang menyesuaikan kebutuhan peserta, bukan hanya memindahkan materi tertulis ke dalam format digital.
Di sisi lain, perlu dibedakan antara keberhasilan kegiatan edukasi yang menggunakan penerjemah bahasa isyarat dan aksesibilitas sistem Coretax secara menyeluruh. Informasi resmi mengenai kegiatan tersebut belum memuat hasil audit aksesibilitas antarmuka Coretax, sehingga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua proses digital telah sepenuhnya ramah bagi pengguna Tuli.
Sejalan dengan Hak atas Informasi bagi Penyandang Disabilitas
Akses informasi bagi penyandang disabilitas telah memperoleh landasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Pasal 123 mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses informasi bagi penyandang disabilitas dalam bentuk audio dan visual. Selanjutnya, Pasal 124 mengatur bahwa informasi harus disediakan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggal. Informasi tersebut juga harus tersedia tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menjadi salah satu kerangka pelaksanaan aksesibilitas pelayanan publik.
Dalam konteks perpajakan, ketentuan tersebut relevan karena informasi mengenai pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak merupakan bagian dari pelayanan administrasi publik. Artinya, kemudahan mengakses informasi perlu diperhatikan bersama dengan kemudahan menggunakan layanan.
Program Pajak Berisyarat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan edukasi yang memperhatikan kebutuhan komunikasi peserta. Meski demikian, keberlanjutan program dan penerapan aksesibilitas dalam pelayanan sehari-hari tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
UMKM Tuli Membutuhkan Pendampingan yang Lebih Menyeluruh
Program Pajak Berisyarat tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi perpajakan. DJP menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari Business Development Services (BDS), yaitu program pembinaan untuk mendukung pengetahuan dan pengembangan usaha UMKM.
Dalam kegiatan Pajak Berisyarat yang diselenggarakan pada 2025, DJP menjelaskan bahwa pembinaan BDS dapat mencakup materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, perencanaan keuangan, pemasaran, dan materi usaha lainnya. Kegiatan tersebut juga memberikan pendampingan aktivasi akun Coretax kepada peserta dengan bantuan juru bahasa isyarat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku UMKM tidak berhenti pada pemahaman kewajiban pajak. Kemampuan mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengelola keuangan, serta memahami administrasi usaha turut memengaruhi kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Bagi pelaku UMKM Tuli, pendampingan yang komunikatif dapat membantu mengurangi hambatan ketika mempelajari prosedur administrasi. Materi yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dukungan komunikasi yang sesuai dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman.
Tantangan Berikutnya: Konsistensi Akses dalam Pelayanan Pajak
Penyelenggaraan kegiatan di Jayapura dan Batulicin memperlihatkan bahwa edukasi perpajakan inklusif mulai menjangkau komunitas di berbagai wilayah. Akan tetapi, dampak program tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan yang diselenggarakan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan akses komunikasi tetap tersedia ketika wajib pajak membutuhkan bantuan di luar kegiatan sosialisasi. Misalnya, saat mengaktifkan akun Coretax, memahami notifikasi sistem, meminta penjelasan mengenai kewajiban perpajakan, atau menyelesaikan kendala administrasi.
Karena itu, penguatan layanan perpajakan inklusif dapat diarahkan pada ketersediaan materi visual yang mudah dipahami, panduan penggunaan layanan digital yang aksesibel, serta mekanisme komunikasi dan pendampingan bagi wajib pajak penyandang disabilitas.
Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya diukur dari tersedianya sistem administrasi secara daring. Kemampuan seluruh kelompok masyarakat untuk memperoleh informasi, memahami prosedur, dan menggunakan layanan secara setara juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik.
