website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 18 March 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Dorong Ekonomi, Jerman Bebaskan Pajak Hingga €2.000 bagi Pensiunan yang Masih Bekerja

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
October 27, 2025
in Internasional
0 0
0
Dorong Ekonomi, Jerman Bebaskan Pajak Hingga €2.000 bagi Pensiunan yang Masih Bekerja
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
BERLIN, PajakNow.id — Pemerintah Jerman mengambil langkah strategis untuk menjaga produktivitas tenaga kerja di tengah meningkatnya jumlah penduduk pensiun. Mulai 1 Januari 2026, pensiunan yang masih aktif bekerja akan mendapat fasilitas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga €2.000 per bulan.

Baca Juga : California juga menggelontorkan kredit pajak Rp55 triliun untuk industri film

Pemerintah Jerman menilai kebijakan ini akan membantu perusahaan mempertahankan karyawan berpengalaman sekaligus menambah pasokan tenaga kerja di sektor-sektor penting.

“Insentif ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan pegawai yang berpengalaman serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja,”
pemerintah Jerman, dikutip pada Senin (27/10/2025).

Namun, fasilitas ini tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan individu yang bekerja di kategori mini jobs—yakni pekerjaan berdurasi maksimal 70 hari per tahun dengan penghasilan tak lebih dari €556 per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan Jerman Barbel Bas menyebut kebijakan ini sebagai solusi untuk mengatasi penurunan jumlah tenaga kerja akibat gelombang pensiun besar-besaran.

“Melarang pegawai yang memasuki usia pensiun untuk bekerja di perusahaan lama mereka merupakan tindakan yang sangat kontraproduktif,”
ujar Bas, dilansir euronews.com.

Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 4,8 juta warga Jerman akan memasuki masa pensiun dalam satu dekade mendatang. Kondisi ini dikhawatirkan menekan produktivitas nasional dan meningkatkan beban anggaran pemerintah, khususnya di sektor kesehatan.

Baca Juga : Uzbekistan meluncurkan paket pajak baru

Sebagai informasi, ekonomi Jerman tercatat mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut—sebesar 0,3% pada 2023 dan 0,2% pada 2024. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,1% untuk tahun ini dan tahun depan.

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Next Post
KPP Boyolali Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp1,19 Miliar

KPP Boyolali Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp1,19 Miliar

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

February 9, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Daerah Ini Siapkan Insentif Rp34 M untuk ASN Pemungut Pajak

Daerah Ini Siapkan Insentif Rp34 M untuk ASN Pemungut Pajak

March 18, 2026
Bayar Pajak Tak Perlu Bawa BPKB, Jumlah Pembayar Diyakini Meningkat

Bayar Pajak Tak Perlu Bawa BPKB, Jumlah Pembayar Diyakini Meningkat

March 18, 2026
Kalkulator reformasi pajak diluncurkan di Guernsey.

Kalkulator reformasi pajak diluncurkan di Guernsey.

March 18, 2026
Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

March 17, 2026

Recent News

Daerah Ini Siapkan Insentif Rp34 M untuk ASN Pemungut Pajak

Daerah Ini Siapkan Insentif Rp34 M untuk ASN Pemungut Pajak

March 18, 2026
Bayar Pajak Tak Perlu Bawa BPKB, Jumlah Pembayar Diyakini Meningkat

Bayar Pajak Tak Perlu Bawa BPKB, Jumlah Pembayar Diyakini Meningkat

March 18, 2026
Kalkulator reformasi pajak diluncurkan di Guernsey.

Kalkulator reformasi pajak diluncurkan di Guernsey.

March 18, 2026
Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

March 17, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version