JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) optimistis program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir Februari 2026. Program ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara masif.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan perluasan cakupan MBG ditopang oleh percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah, baik wilayah aglomerasi maupun daerah terpencil.
“Akhir tahun ini kami optimistis bisa melayani lebih dari 60 juta penerima manfaat, karena pembentukan SPPG terus dipercepat.”
— Kepala BGN Dadan Hindayana
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan dan dikutip pada Sabtu (13/12/2025). Ia menyebut hingga akhir 2025, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 20.000 SPPG di daerah aglomerasi dan minimal 200 SPPG di daerah terpencil.
Butuh 31–33 Ribu SPPG
Untuk menyalurkan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat, BGN memperkirakan kebutuhan 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 8.200 SPPG di daerah terpencil.
Dengan demikian, total SPPG yang dibutuhkan berkisar antara 31.000 hingga 33.000 unit di seluruh Indonesia.
Namun demikian, Dadan mengakui target penyaluran penuh MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat baru realistis tercapai pada akhir Februari 2026.
“Kita sebenarnya ingin akhir bulan ini, tetapi karena ada bencana alam, gangguan teknis, dan proses verifikasi, kemungkinan besar baru tercapai akhir Februari,” ujarnya.
Cakupan MBG Terus Bertambah
Saat ini, MBG telah disalurkan kepada 49 juta penerima manfaat melalui 17.060 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan.
Dalam waktu dekat, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi 51,5 juta orang, setara dengan total populasi penduduk Korea Selatan.
Anggaran Ratusan Triliun dari Pajak
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk penyaluran MBG pada tahun berjalan. Sementara itu, pada 2026 anggaran MBG melonjak menjadi Rp335 triliun, seiring perluasan cakupan ke 82,9 juta penerima manfaat sejak kuartal I/2026.
Seluruh anggaran MBG bersumber dari APBN. Perlu diketahui, sekitar 70% pendapatan APBN berasal dari penerimaan pajak, sehingga kepatuhan pajak masyarakat berperan langsung dalam keberlanjutan program sosial berskala besar seperti MBG.
