website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 24 March 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Dewan Kabupaten Surrey menyetujui kenaikan pajak sebesar 4,99%.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 6, 2026
in Internasional
0 0
0
Dewan Kabupaten Surrey menyetujui kenaikan pajak sebesar 4,99%.
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

SURREY – Warga Kabupaten Surrey akan menghadapi kenaikan tagihan pajak daerah setelah Dewan Kabupaten Surrey (Surrey County Council/SCC) menyetujui anggaran tahunan terbarunya.

Dalam rapat yang digelar pada Selasa, pemimpin Partai Konservatif Tim Oliver menyatakan anggaran tersebut disusun dalam kondisi fiskal yang sangat menantang, seiring tekanan pembiayaan layanan publik dan perubahan besar dalam struktur pemerintahan lokal.

Baca Juga: Pemkot Raup Pajak Rp12 Miliar di Awal Tahun, Disokong PBJT Listrik

Kenaikan pajak daerah sebesar 4,99% ini berarti warga yang tinggal di properti kategori D akan membayar tambahan sebesar £92,07 per tahun mulai April mendatang.

“Anggaran ini disusun dalam kondisi yang paling menantang, namun kami tetap mengajukan anggaran yang seimbang.”

— Tim Oliver, Pemimpin Dewan Kabupaten Surrey

Keputusan ini menjadi tonggak terakhir dalam sejarah SCC yang telah berdiri selama 137 tahun. Mulai 2027, akan terjadi perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan lokal melalui penggabungan dewan dan pembentukan dua otoritas tunggal baru. Berikut persentase perkiraan pajak daerah berdasarkan penerima:

Kemana pajak dewan Anda dialokasikan?

Perkiraan porsi pajak dewan berdasarkan penerima

Dengan paroki / kota

Dewan Kabupaten
75%

Polisi
14%

Borough / Distrik
9%

Paroki
2%

Tanpa paroki / kota
Dewan Kabupaten
76%
Polisi
14%
Borough / Distrik
10%
Sumber: Data dewan

 

Baca Juga: 60% PKP Tak Patuh Setor PPN, Negara Ini Kerahkan Tim Penegakan Hukum

Oliver juga mengkritik besaran dana yang diterima Surrey dari pemerintah pusat dalam kesepakatan keuangan terbaru. Ia mempertanyakan proyeksi bahwa pada 2028 sekitar 92% pendapatan kabupaten akan bergantung pada pajak daerah, meningkat dari 77% pada tahun ini.

Meski demikian, kelompok Konservatif yang memimpin pemerintahan minoritas sejak Agustus lalu berhasil meloloskan anggaran tersebut dengan dukungan Partai Hijau, Reform UK, Asosiasi Warga, serta anggota dewan independen. Sebaliknya, Partai Liberal Demokrat dan Partai Buruh menyatakan penolakan.

Baca Juga: Pejabat Bea Cukai Terjaring OTT KPK, Ini Sikap Resmi DJBC

Di sisi lain, rencana kenaikan tambahan pajak daerah sebesar 4,4% atau sekitar £15 per tahun untuk properti kategori D guna mendanai layanan kepolisian akan dibahas oleh Panel Kepolisian dan Kejahatan Surrey. Usulan ini diajukan oleh Komisaris Kepolisian dan Kejahatan Lisa Townsend.

Sebelas dewan kota dan distrik, termasuk dewan paroki dan kota, juga dijadwalkan memutuskan kebijakan kenaikan pajak daerah masing-masing hingga akhir Maret.


Sumber Terkait:

  • UK Government
  • Surrey County Council

 

Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Next Post
Negara Tetangga Gelar Amnesti Bea Meterai hingga Juni 2026

Negara Tetangga Gelar Amnesti Bea Meterai hingga Juni 2026

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

February 9, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Seruan untuk mencabut ancaman hukuman penjara bagi yang tidak membayar pajak daerah

Seruan untuk mencabut ancaman hukuman penjara bagi yang tidak membayar pajak daerah

March 24, 2026
Pajak Kendaraan Jatuh Tempo Saat Libur Lebaran, WP Tak Dijatuhi Denda

Wah! Ada Voucer Belanja dan Cashback untuk Pembayar Pajak Kendaraan

March 24, 2026
Pemprov Bagi-Bagi Insentif untuk Pemungut Pajak, Polisi Juga Dapat

Kondisi Geopolitik Tak Menentu, Gubernur DKI Minta Pajak Tetap Optimal

March 24, 2026
Tak Bayar Pajak, Pemkot Copot Ratusan Reklame Ilegal

Tak Bayar Pajak, Pemkot Copot Ratusan Reklame Ilegal

March 23, 2026

Recent News

Seruan untuk mencabut ancaman hukuman penjara bagi yang tidak membayar pajak daerah

Seruan untuk mencabut ancaman hukuman penjara bagi yang tidak membayar pajak daerah

March 24, 2026
Pajak Kendaraan Jatuh Tempo Saat Libur Lebaran, WP Tak Dijatuhi Denda

Wah! Ada Voucer Belanja dan Cashback untuk Pembayar Pajak Kendaraan

March 24, 2026
Pemprov Bagi-Bagi Insentif untuk Pemungut Pajak, Polisi Juga Dapat

Kondisi Geopolitik Tak Menentu, Gubernur DKI Minta Pajak Tetap Optimal

March 24, 2026
Tak Bayar Pajak, Pemkot Copot Ratusan Reklame Ilegal

Tak Bayar Pajak, Pemkot Copot Ratusan Reklame Ilegal

March 23, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version