“Proses verifikasi berjalan dinamis dan transparan. Lebih dari 13.000 calon mitra sudah melalui tahapan validasi; sisanya kami pastikan kelayakannya agar sesuai standar pelayanan gizi nasional.”
Fokus penambahan SPPG diarahkan ke daerah yang under-served agar tidak terjadi ketimpangan layanan. “Kami tidak ingin ada daerah berlebih sementara yang lain belum terlayani. Prinsipnya pemerataan agar anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh layanan gizi berkualitas secara adil,” tegas Sony.
Baca juga: Terlewat Satu Masa Pajak? Insentif PPh 21 DTP 2025 Bisa Hilang Begini Risiko yang Harus Diantisipasi
Verifikasi dan penyiapan SPPG dilaksanakan secara berlapis — mulai dari verifikasi lokasi, pengecekan kesiapan fasilitas, survei lapangan, hingga penetapan kelayakan — dengan waktu maksimal 45 hari untuk memastikan standar sarana, SDM, dan tata kelola terpenuhi.
“Tahapan verifikasi berlapis bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan pengamanan kualitas agar implementasi MBG efektif dan setara di semua daerah.”
Baca juga: Pansus DPRD Kutai Barat Bongkar Tunggakan Pajak Perusahaan Sawit Batas Pelunasan Akhir November
Program MBG menjadi salah satu prioritas belanja negara. Tahun ini, realisasi belanja untuk MBG diperkirakan mencapai sekitar Rp99 triliun. Pada APBN 2026, pemerintah menyiapkan alokasi hingga Rp335 triliun, naik tajam dari tahun berjalan. Sumber pendanaan utamanya berasal dari pajak yang selama ini menopang sekitar 70% pendapatan APBN.
Baca juga: ASN Majalengka Didorong Jadi Teladan Taat Pajak Kendaraan
