SEMARANG – Tim Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Semarang memberikan asistensi pengisian SPT Tahunan kepada dosen dan karyawan Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) guna meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya terkait perlakuan pajak honorarium dan tunjangan sertifikasi dosen.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampingan wajib pajak yang dikoordinasikan bersama Kanwil DJP Jawa Tengah I untuk memastikan civitas akademika memahami kewajiban perpajakan secara benar dan optimal.
“Kami menjawab berbagai pertanyaan terkait pajak honorarium dosen dan tunjangan sertifikasi yang sering menjadi perhatian kalangan akademisi,” ujar petugas pajak Nasripin.
Dalam kegiatan tersebut, banyak dosen menanyakan bagaimana perlakuan pajak penghasilan (PPh 21) atas honorarium mengajar di luar tugas pokok serta pengenaan pajak atas tunjangan sertifikasi dosen.
Cara Perhitungan Pajak Honorarium Dosen Sesuai Aturan PPh 21
Perlakuan pajak atas honorarium dosen sangat bergantung pada status kepegawaian dan sifat penghasilan yang diterima.
Dosen berstatus pegawai tetap akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER), yang merupakan metode terbaru dalam perhitungan pajak penghasilan karyawan.
Sementara itu, honorarium dosen dari kegiatan mengajar yang bersifat tidak berkesinambungan dikenakan tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto.
Hal ini penting dipahami karena perbedaan perlakuan pajak dapat memengaruhi jumlah pajak terutang yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Apakah Tunjangan Sertifikasi Dosen Kena Pajak?
Tunjangan sertifikasi dosen termasuk dalam objek pajak penghasilan (PPh Pasal 21), baik untuk dosen PNS maupun non-PNS.
Untuk dosen non-PNS, tunjangan sertifikasi dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh, yaitu mulai dari 5% hingga 35%, tergantung total penghasilan kena pajak dalam satu tahun.
Dengan demikian, semakin besar penghasilan dosen, maka tarif pajak yang dikenakan juga akan semakin tinggi sesuai lapisan tarif progresif.
Baca Juga: Diskon PBB Buleleng hingga September 2026
Perbedaan Pajak Dosen PNS dan Non-PNS
Untuk dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tunjangan sertifikasi yang bersumber dari APBN atau APBD dikenakan PPh Pasal 21 bersifat final.
Tarif pajak final tersebut bervariasi sesuai golongan kepangkatan, sehingga berbeda dengan dosen non-PNS yang menggunakan tarif progresif.
Perbedaan ini menjadi hal krusial dalam pelaporan pajak dosen, terutama saat mengisi SPT Tahunan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan pajak.
Pentingnya Memahami Pajak Dosen untuk Pelaporan SPT Tahunan
KPP Madya Dua Semarang berharap kegiatan asistensi ini dapat meningkatkan pemahaman dosen dan karyawan terhadap kewajiban perpajakan.
Pemahaman yang baik mengenai pajak honorarium dosen dan tunjangan sertifikasi akan membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan secara mandiri, benar, dan tepat waktu.
Selain itu, dosen diharapkan dapat menjadi contoh kepatuhan pajak bagi mahasiswa serta masyarakat luas.
Baca Juga: Samsat Ceria Mudahkan Bayar Pajak Kendaraan
