JAKARTA – Pemerintah secara resmi memperketat tata kelola penyaluran dana desentralisasi di tingkat kabupaten dan kota untuk mempercepat pembangunan desa. Melalui regulasi terbaru, pemerintah kini mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan sebagian dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah langsung kepada pemerintahan desa.
Ketentuan finansial yang mengikat ini secara legal diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 (PP 16/2026). Aturan ini diterbitkan untuk memastikan penguatan instrumen keuangan di tingkat desa dapat terwujud secara merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Ketentuan Formula dan Persentase Pembagian Dana
Merujuk pada Pasal 116 ayat (1) PP 16/2026, pemerintah daerah kabupaten/kota diwajibkan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% dari total realisasi penerimaan daerah. Mekanisme pendanaan ini dirancang sedemikian rupa agar pembagian dana berjalan berkeadilan.
Penyaluran dana bagi hasil tersebut nantinya akan dibagikan kepada setiap desa secara proporsional menggunakan formula khusus yang berbasis data riil di lapangan. Sebanyak 60% dari total dana alokasi akan didistribusikan secara merata dengan memperhatikan jumlah penduduk yang berdomisili di desa tersebut.
Sementara itu, porsi 40% sisanya akan dibagikan berdasarkan realisasi kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang secara nyata disumbangkan oleh masing-masing desa ke kas daerah. Melalui formulasi ini, desa yang menyumbang pendapatan lebih besar akan mendapatkan porsi bagi hasil yang adil tanpa mengabaikan aspek kepadatan populasi.
Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) PP 16/2026, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengalokasikan bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan.
Kewajiban Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Selain mengatur tentang pembagian hasil pajak dan retribusi daerah, PP 16/2026 juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam setiap tahun anggaran berjalan. Besaran nominal ADD ini dipatok paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima kabupaten/kota dalam postur APBD.
Pembagian dana ADD ke masing-masing wilayah administrasi desa dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional yang esensial. Pemanfaatan dana ini diprioritaskan untuk membiayai pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, serta tunjangan untuk jajaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Tidak hanya itu, pembagian ADD ke masing-masing desa juga memperhitungkan sejumlah variabel indikator kewilayahan lainnya demi menjaga objektivitas distribusi anggaran. Variabel tersebut meliputi jumlah penduduk, tingkat kemiskinan daerah setempat, luas wilayah desa, hingga tingkat kesulitan geografis masing-masing daerah.
Melalui perhitungan yang matang atas indikator-indikator tersebut, alokasi pendanaan diharapkan dapat benar-benar mencerminkan kondisi riil serta kebutuhan nyata di lapangan. Sebagai informasi tambahan, PP 16/2026 ini merupakan regulasi aturan pelaksana resmi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sekaligus mencabut dan menggantikan peran PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta seluruh rangkaian perubahannya terdahulu.
Sumber Terkait:
