BATAM – Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menetapkan target ambisius untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp2 triliun. Angka ini menjadi cambuk bagi pemerintah setempat untuk memutar otak guna mengoptimalkan keran penerimaan yang selama ini dinilai belum maksimal.
Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah, mengakui bahwa performa penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai tulang punggung PAD masih memiliki ruang besar untuk perbaikan. Oleh karena itu, strategi tahun ini akan bergeser pada peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan terukur.
“Fokus utama kami adalah peningkatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan kepatuhan. Kami sudah memiliki PPNS, sehingga kepatuhan wajib pajak bisa lebih terukur dan selaras dengan pelaporannya.”
— Raja Azmansyah, Kepala Bapenda Kota Batam
Digitalisasi Parkir dan Penyisiran Data
Langkah taktis yang disiapkan Bapenda dimulai dengan pembaruan basis data wajib pajak secara masif. Petugas akan dikerahkan untuk menyisir potensi wajib pajak baru serta memverifikasi data lapangan (geo-tagging) guna mendapatkan kalkulasi potensi pajak yang akurat.
Salah satu sektor yang mendapat sorotan tajam adalah perparkiran. Raja menegaskan perlunya reformasi sistem melalui digitalisasi pembayaran. Langkah ini dinilai krusial untuk menutup celah kebocoran, memastikan transparansi pelaporan, serta menertibkan keberadaan juru parkir liar yang merugikan potensi daerah.
Libatkan PPNS dan Sasar Gen Z
Dalam aspek penegakan hukum, Bapenda tidak segan menurunkan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tim khusus ini memiliki mandat untuk menangani pelanggaran terkait pajak daerah, pengelolaan objek retribusi, hingga pengamanan aset daerah yang berpotensi disalahgunakan.
Selain pendekatan “keras” lewat pengawasan, pendekatan persuasif juga digencarkan melalui edukasi. Bapenda mulai menyasar kelompok pelajar dan mahasiswa melalui kampanye sadar pajak di kampus-kampus (Tax Goes to Campus). Upaya ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa kemandirian fiskal Batam sangat bergantung pada kontribusi warganya.
Kemandirian Fiskal Batam:
Sekitar 52% pendapatan APBD Kota Batam bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepatuhan pajak adalah kunci pembangunan.
“Kami ingin mengkomunikasikan pentingnya pajak dan manfaatnya bagi pembangunan. Artinya kemandirian fiskal kita sangat bergantung pada kepatuhan kita,” pungkas Raja.
