Menurut Tito, Prabowo mempertanyakan alasan berbagai daerah menahan pencairan anggaran, padahal total dana mengendap sudah mencapai sekitar Rp203 triliun.
“Beliau tanya, mengapa masih ada daerah yang menyimpan dana di bank? Jumlahnya kurang lebih Rp203 triliun dari gabungan provinsi, kabupaten, dan kota.”
Baca Juga: Kemenkeu Andalkan Bea Masuk Tambahan Lindungi Industri Domestik
Kenapa Dana Mengendap?
Tito menjelaskan terdapat beberapa penyebab keterlambatan realisasi APBD 2025. Pertama, banyak kepala daerah baru dilantik pada 20 Februari 2025 sehingga awal pemerintahan lebih fokus pada pembentukan “kabinet” daerah masing-masing.
Kedua, daerah cenderung menahan anggaran untuk pembayaran kontrak yang umumnya dilakukan di akhir tahun setelah pekerjaan selesai.
Ketiga, pemda menyisihkan dana untuk kebutuhan awal tahun berikutnya, seperti pembayaran gaji pegawai dan biaya operasional.
“Beda dengan pemerintah pusat. Kalau kita dibayarkan oleh Kemenkeu, daerah tidak. Mereka membayar sendiri dan harus menyiapkan dananya,” jelas Tito.
Baca Juga:Pemerintah Genjot Layanan VAT Refund untuk Turis Asing
Kinerja Belanja Daerah Masih Rendah
Selain dana mengendap, Prabowo juga meminta laporan terkait rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah. Hingga 23 November 2025, realisasi belanja pemda baru 68%, lebih rendah dari target 75%–80%.
Sementara itu, realisasi pendapatan rata-rata baru mencapai 83% dari target. Kemendagri berharap capaiannya minimal 90% hingga akhir November 2025.
Tito menegaskan bahwa Kemendagri terus mendorong pemda mempercepat penyelesaian pendapatan serta belanja sebelum penutupan tahun anggaran.
“Realisasi APBD yang lambat harus segera diatasi. Presiden ingin belanja daerah bergerak cepat untuk mendukung ekonomi daerah dan nasional.”
Baca Juga: Cara Pemerintah Menarik Belanja Wisata Lewat VAT Refund
