JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara 2026 sepanjang Januari–Mei telah mencapai Rp1.365,4 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 34,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pertumbuhan realisasi belanja negara didorong untuk mempercepat penyerapan anggaran secara lebih merata sepanjang tahun. Strategi ini juga diarahkan agar belanja negara memberikan dampak optimal terhadap perekonomian dan dunia usaha.
“Belanja negara tetap tumbuh sebesar 34,4%. Artinya, ini sesuai dengan target pemerintah untuk mempercepat dan mengoptimalkan belanja negara. Kami ingin penyerapan anggaran belanja negara terjadi merata sepanjang tahun, tidak hanya di triwulan keempat saja,” jelas Purbaya.
Belanja Negara Capai Rp1.365,4 Triliun
Realisasi belanja negara hingga Mei 2026 terdiri atas dua komponen besar, yakni Transfer ke Daerah (TKD) dan belanja pemerintah pusat. Untuk TKD, realisasinya mencapai Rp306,1 triliun.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.059,3 triliun. Menurut Purbaya, belanja pemerintah pusat menunjukkan kualitas yang semakin produktif.
Kualitas tersebut tercermin dari pertumbuhan dua komponen utama belanja pemerintah pusat, yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L. Keduanya tumbuh kuat secara tahunan dan menjadi penopang utama percepatan belanja pada awal tahun.
| Komponen Belanja Negara | Realisasi Januari–Mei 2026 | Keterangan |
|---|---|---|
| Total belanja negara | Rp1.365,4 triliun | Tumbuh 34,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya |
| Transfer ke Daerah (TKD) | Rp306,1 triliun | Menjadi bagian dari realisasi belanja negara hingga Mei 2026 |
| Belanja pemerintah pusat | Rp1.059,3 triliun | Didukung belanja K/L dan belanja non-K/L |
Belanja K/L Tumbuh 58,9%
Hingga Mei 2026, realisasi belanja kementerian/lembaga mencapai Rp517,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 58,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Capaian belanja K/L itu setara dengan 34,3% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun. Kemenkeu menjelaskan, pertumbuhan belanja K/L didorong oleh pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.
Program prioritas tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, dan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Belanja ini menjadi salah satu kanal pemerintah untuk mempercepat dampak APBN kepada masyarakat.
Realisasi belanja K/L hingga Mei 2026 mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh 58,9% secara tahunan, setara dengan 34,3% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun.
Belanja Non-K/L Capai Rp541,6 Triliun
Di luar belanja kementerian/lembaga, realisasi belanja non-K/L juga mencatat pertumbuhan signifikan. Hingga Mei 2026, realisasi belanja non-K/L tercatat sebesar Rp541,6 triliun.
Nilai tersebut meningkat 47% secara tahunan dan setara dengan 33% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp1.639,2 triliun.
Kemenkeu menjelaskan, peningkatan belanja non-K/L dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun serta penyaluran subsidi dan kompensasi energi. Komponen ini berperan dalam menjaga daya dukung belanja negara terhadap kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi.
| Jenis Belanja Pemerintah Pusat | Realisasi hingga Mei 2026 | Pertumbuhan Tahunan | Porsi terhadap Pagu APBN 2026 |
|---|---|---|---|
| Belanja K/L | Rp517,7 triliun | Tumbuh 58,9% | 34,3% dari pagu Rp1.510,5 triliun |
| Belanja non-K/L | Rp541,6 triliun | Meningkat 47% | 33% dari pagu Rp1.639,2 triliun |
Penyerapan Diarahkan Lebih Merata Sepanjang Tahun
Purbaya menegaskan, percepatan belanja negara dilakukan agar penyerapan anggaran tidak terkonsentrasi di akhir tahun. Pemerintah ingin belanja negara terserap lebih merata sepanjang tahun, bukan hanya pada triwulan keempat.
Strategi tersebut penting karena belanja pemerintah memiliki peran langsung terhadap aktivitas ekonomi. Semakin cepat belanja disalurkan secara tepat, semakin cepat pula manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Dalam konteks belanja negara 2026, pertumbuhan 34,4% hingga Mei menunjukkan adanya dorongan pemerintah untuk mengoptimalkan APBN sejak awal tahun. Dengan begitu, belanja negara diharapkan tidak hanya menjadi angka realisasi, tetapi juga menjadi penggerak kegiatan ekonomi.
Program Prioritas Jadi Pendorong Belanja K/L
Kemenkeu menjelaskan bahwa kenaikan belanja K/L didorong oleh pelaksanaan program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang mendorong realisasi belanja kementerian/lembaga.
Selain MBG, penyaluran bantuan sosial juga ikut memengaruhi peningkatan belanja K/L. Bantuan sosial menjadi instrumen belanja pemerintah yang langsung menyasar masyarakat penerima manfaat.
Pembayaran tunjangan hari raya atau THR juga menjadi faktor yang mendorong realisasi belanja K/L hingga Mei 2026. Dengan kombinasi program tersebut, belanja K/L tumbuh kuat secara tahunan dan mencapai lebih dari sepertiga pagu APBN 2026.
| Pendorong Belanja | Keterangan |
|---|---|
| Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Menjadi salah satu program prioritas yang mendorong belanja K/L |
| Bantuan sosial | Mendorong realisasi belanja kementerian/lembaga dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat |
| Pembayaran THR | Menjadi salah satu faktor peningkatan belanja K/L hingga Mei 2026 |
| Pembayaran manfaat pensiun | Mendorong realisasi belanja non-K/L |
| Subsidi dan kompensasi energi | Turut memengaruhi peningkatan belanja non-K/L |
Belanja Non-K/L Dipengaruhi Pensiun dan Energi
Belanja non-K/L juga menjadi komponen penting dalam realisasi belanja pemerintah pusat. Kemenkeu mencatat belanja non-K/L meningkat 47% secara tahunan hingga Mei 2026.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun serta penyaluran subsidi dan kompensasi energi. Kedua komponen tersebut merupakan bagian dari belanja pemerintah yang berhubungan dengan kewajiban negara dan dukungan terhadap masyarakat.
Dengan realisasi Rp541,6 triliun, belanja non-K/L telah mencapai 33% dari pagu APBN 2026. Angka ini menunjukkan bahwa penyerapan belanja non-K/L juga berjalan cukup kuat pada lima bulan pertama tahun berjalan.
Belanja Negara Diarahkan Berdampak Lebih Besar
Menutup pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa belanja negara tidak hanya sekadar tumbuh secara nominal. Belanja negara juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Percepatan belanja merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan belanja negara dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Purbaya.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan belanja negara 2026. Pemerintah tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan belanja dapat segera memberi dampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan realisasi Rp1.365,4 triliun hingga Mei 2026, belanja negara menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mempercepat dampak ekonomi. Pertumbuhan belanja K/L dan non-K/L menunjukkan percepatan dilakukan melalui program prioritas, bantuan sosial, THR, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi.
